Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul dalam Webinar bertajuk ‘Urgenai Pembangunan Satu Data Indonesia’ di Yogyakarta, Kamis (14/10/2021). Foto: Jaka/Man

Data harus dipandang penting sebagai dasar merumuskan kebijakan publik. Tanpa data yang kuat dan akurat, kebijakan pun akan timpang. Gagasan meciptakan satu data Indonesia perlu diapresiasi agar data menyangkut Indonesia menjadi basis semua kementerian/lembaga, termasuk DPR RI.

Demikian terungkap dalam Webinar bertajuk ‘Urgenai Pembangunan Satu Data Indonesia’ di Yogyakarta, Kamis (14/10/2021). Hadir dalam webinar itu Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul, dan Keynote Speech dari Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso. Hadir pula sebagai pembicara Widyawan (Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM) dan Mardhani Riasetiawan (Depeartemen Ilmu Komputer dan Elektronika F-MIPA UGM).

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul dalam sambutannya mengatakan, wacana menyatukan data Indonesia sebetulnya bukan hal baru. Tapi komitmen menyatukan data tersebut harus segera terealisasi. Di DPR sendiri kini sedang bergulir pembangunan big data untuk kebutuhan menunjang kerja para anggota dewan.

"Kita berharap ke depan data ini makin dirasakan penting, sehingga harus dikelola dengan baik. Kami di Badan Keahlian DPR RI sangat menekankan pentingnya data dalam mendukung dewan sehingga kami menyetujui spirit kerja kami yang disebut database policy making,” tutur Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul.

Data, apalagi menyangkut data negara, harus memuat konten yang akurat dan konprehensuf untuk kebutuhan menyusun kebijajan publik. "Saya kira DPR harus bisa melahirkan pemikiran yang spektakuler. Walau pun bukan baru tetapi bagaimana kita mengembangkan data yang lebih sistematis, terstruktur dikaitkan dengan pengambilan keputusan," urai Sensi. (mh/sf)